Konsultan Pajak, Tukang Gigi & Tax Amnesty

Konsultan Pajak, Tukang Gigi & Tax Amnesty

Toto, S.E., M.H., BKP.

Baru saja kembali dari mengunjungi rumah seorang teman, diperjalanan masih teringat pelayanaan yang diberikan oleh sang asisten rumah tangga yang lumayan cantik rupawan. Namun terselip rasa heran lantaran penampilan sang asisten yang persis sama dengan anak-anak yang tinggal di gedongan. Dalam hati berkata, “berapa gaji yang diberikan si teman hingga si asisten rumah tangga mampu menyelipkan kawat gigi yang saya tahu harganya cukup tinggi?.”

Kebetulan saya punya kenalan seorang dokter gigi yang cukup ahli, dan sempat bertanya perihal biaya untuk memasang kawat gigi yang ternyata harganya buat saya pun harus berpikir berkali-kali jika ingin dan tertarik memasangnya di gigi.

Singkat cerita, informasi didapat bahwa sang asisten ternyata dapat memasang kawat gigi dari jasa lain selain dokter gigi yang punya keahlian mumpuni. Si pemilik jasa biasanya memiliki lokasi praktik yang jauh lebih mudah dilihat ketimbang lokasi praktik dokter gigi, terpampang dengan jelas dan besar tulisan “Ahli” Gigi melayani pasang behel, tambal, pasang gigi palsu, dan lain-lain yang harga atau biaya jasanya biasa mencapai 1/8 dari harga sang dokter gigi.

Adakah resiko kesehatan mulut, gigi dan sekitarnya buat sang asisten yang rupawan tersebut? Jika ada, dan pada akhirnya menimbulkan masalah dikemudian hari, dapatkah sang asisten mengadakan konfrensi pers dan menuntut melalui “asosiasi” ahli gigi? Apakah para “ahli” gigi tersebut sama dengan dokter gigi?

Keberadaan seorang dokter atau dokter gigi dalam hal ini, secara hukum diatur oleh undang-undang tentang praktik kedokteran[1] dimana jelas diatur tentang tanggung jawab seorang dokter tersebut terhadap pasiennya dengan tujuan adanya kepastian hukum bagi si pasien. Lalu bagaimana dengan jasa sang “ahli”?

Merujuk pada kebijakan pemerintah saat ini tentang amnesti pajak atau tax amnesty, sampai dengan hari ini pencapaian uang tebusan amnesti pajak sudah menembus angka Rp. 13,1 Triliun dengan jumlah pengungkapan harta sebesar Rp. 552 Triliun. Pencapaian yang masih jauh dari target namun cukup menggembirakan jika kita melihat tren peningkatan yang terjadi.[2] Kebijakan yang saat ini terjadi bukanlah kebijakan perdana yang terjadi pada negeri ini. Pertama kali kebijakan semacam ini terjadi yakni pada tahun 1964 dengan dasar hukum waktu itu Perpres No. 5 tahun 1964 dimana kala itu para konsulen pajak (konsultan pajak) diminta membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Persis dengan waktu itu, saat ini pun pemerintah menggandeng para konsultan pajak untuk dapat membantu mensosialisasikan kebijakan amnesti pajak sebagaimana dikutip dari harian kontan pada 12 juli 2016[3],

Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Luky Alfirman mengungkapkan, pihaknya mengundang 150-200 konsultan pajak dari IKPI dalam rangka diskusi untuk menyamakan pandangan atas Undang-Undang Tax Amnesty

"Konsultan pajak akan lebih mudah mengumpulkan dan mensosialisasikan Tax Amnesty ke masyarakat, daripada Ditjen Pajak. Kalau yang ngundang Ditjen Pajak sudah takut duluan masyarakat,"

Namun sayangnya, kepercayaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah terkesan setengah hati karena tidak sepenuhnya diungkapkan dan dituangkan dalam aturan-aturan yang nyata yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi konsultan pajak ataupun wajib pajak. Perlu diketahui juga, keberadaan konsultan pajak hingga hari ini masih terbatas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan[4], bukan melalui undang-undang.

Kondisi yang dapat dikatakan lebih miris lagi adalah diterbitkannya pengumuman oleh Dirjen Pajak pada tanggal 6 September yang lalu, melalui Peng-167/PJ.01/2016, alih-alih menghimbau dan mensosialisasikan kepada wajib pajak untuk menggunakan jasa atau mempercayakannya kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang jelas dan professional dibidang perpajakan dan memiliki izin praktik konsultan pajak (konsultan pajak resmi) sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang saat ini menaungi tentang aktivitas konsultan pajak[5], namun dalam pengumuman tersebut terkesan untuk menghimbau wajib pajak berhati-hati dan mendorong untuk melaporkan atau mengadukan konsultan pajak yang melanggar kode etik kepada direktorat jenderal pajak.

Tidak salah memang Pemerintah mengeluarkan pengumuman dan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati, namun perlu diketahui jika menelisik kalimat yang mengatur tentang kuasa dalam pasal 10 Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan pasal 14 PMK 118 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU. No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak disana dengan tegas PMK 118 menyatakan bahwa Pengertian surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kuasa sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 1 tentang sifat pemberian kuasa pasal 1792 sampai dengan pasal 1799 dapat disimpulkan bahwa semua orang dapat menjadi kuasa. Sejalan dengan pasal tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 118 Tahun 2016, maka semua orang dapat menjadi kuasa bagi wajib pajak dimana tidak menutup kemungkinan si penerima kuasa tersebut juga memberikan konsultasi sebagaimana konsultan pajak dan bertindak sebagai “ahli” pajak, dimana kegiatannya sama sekali tidak tercakup dalam pengumuman Dirjen Pajak Peng-167/PJ.01/2016.

Secara formal, dokumen serta kelengkapannya yang disampaikan wajib pajak melalui “ahli” pajak penerima kuasa kepada Dirjen Pajak mungkin sesuai dengan ketentuan yang diperyaratkan, namun substansi dan pemahamannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam program tax amnesty.

Adakah resiko bagi wajib pajak? Jika ada, dan pada akhirnya menimbulkan masalah dikemudian hari, dapatkah wajib pajak mengadakan konfrensi pers dan menuntut keadilan melalui “asosiasi ahli” pajak? Apakah para “ahli” pajak tersebut sama dengan konsultan pajak?

Maka selayaknyalah Dirjen Pajak menyampaikan himbauan dan pengumuman yang lebih proporsional dan tegas kepada para “ahli” pajak demi perlindungan kepada wajib pajak.

Salam Ungkap, Tebus, Lega



[1] Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran

[2] dikutip dari http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti pada tanggal 16/09/2016

[3] dikutip dari http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-gandeng-ikpi-sosialisasikan-tax-amnesty pada tanggal 16/09/2016

[4] Peraturan Menteri Keuangan No. 111 /PMK.03/Tahun 2014, Tentang Konsultan Pajak

[5] Ibid