Perlukah Menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak)?

Dhani Yudistira (R&D Team)    

            Untuk meningkatkan pengawasan pajak, Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu RI) Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2017. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak berwenang untuk dapat mengakses data informasi keuangan perbankan nasabah. Dan tidak hanya mengakses data perbankan, melainkan juga pasar modal, perasuransian atau lembaga jasa keuangan dan entitas sejenis lainnya yang masuk dalam kategori lembaga keuangan.

            Peraturan ini diterbitkan berkaitan juga dengan posisi Indonesia yang telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis / Automatic Exchange of Information (AEoI) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat UU mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

            Kewenangan Dirjen Pajak yang diatur dalam Perppu ini antara lain sebagai berikut:

        1. Dirjen Pajak berwenang dalam memperoleh akses laporan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan selama satu tahun kalender; dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
        2. Menerima laporan yang berisi informasi keuangan paling sedikit memuat:
            1. Identitas pemegang rekening keuangan;
            2. No. Rek;
            3. Identitas Lembaga Jasa Keuangan;
            4. Saldo atau Nilai rek keuangan; dan
            5. Penghasilan yang  berkaitan dengan rek tabungan.
        3. Memverifikasi data laporan yang berisi informasi keuangan.
        4. Dirjen Pajak dapat meminta informasi tambahan dari lembaga tersebut.

            Pelaporan dari lembaga keuangan bisa melalui mekanisme elektronik dan non elektronik. Dalam hal mekanisme elektronik maka lembaga jasa keuangan wajib menyampaikan kepada OJK paling lama 60 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan dan paling lama 30 hari untuk penyampaian laporan dengan mekanisme non elektronik.

            Saat sedang mengakses laporan informasi keuangan, lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya tidak diperbolehkan melayani Wajib Pajak yang akan membuka rekening baru bagi nasabah baru atau melayani transaksi baru terkait rekening keuagan bagi nasabah lama yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan.

            Pihak-Pihak yang berhubungan dengan proses pemeriksaan ini untuk kepentingan perpajakan tidak dapat dituntut pidana dan perdata. Apabila Pimpinan lembaga keuangan menolak memberikan laporan atau tidak verifikasi data atau membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun atau dengan sebesar Rp 1 miliar.

            Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang dikutip via detik.com Rabu, 17 Mei 2017, Perppu ini akan berlangsung secara efektif dalam waktu dekat. Peraturan ini diberlakukan kepada semua Lembaga Keuangan Lokal dan Lembaga Keuangan Asing yang berada di Indonesia dan semua Wajib Pajak baik warga Indonesia maupun asing. Mardiasmo menambahkan “Dalam waktu dekat, semua aturan mainnya akan keluar setelah Perppu ini diterbitkan”.

            Kewenangan yang diberikan Perppu tersebut kepada Dirjen Pajak membuat peraturan-peraturan terkait data kerahasiaan nasabah perbankan, kerahasiaan data di pasar modal, hingga data nasabah bursa berjangka komoditas dinyatakan tidak berlaku, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.